Selasa, 17 April 2012

TUGAS SOFTSKILL KE 3




KATA PENGANTAR

Alhamdulilah penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan makalah perekonomian Indonesia. Makalah yang kami buat ini bertujuan untuk  memberi informasi kepada para pembaca tentang masalah perekonomi Indonesia  yang membahas tentang masalah kenaikan bbm yang sedang ramai dibicarakan.Makalah yang kami buat masih jauh dari bagus.Dan kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini terdapat banyak kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan agar kedepannya kami mampu lebih baik lagi.


Bekasi,  12 April 2012


                      Penyusun












DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................................i
DAFTAR ISI
................................................................................................................. ii

I.PENDAHULUAN
1.       LATAR BELAKANG……………..………………………............................1
2.      RUMUSAN  MASALAH…………………………………………………….1
3.      TUJUAN PENULISAN ………………………………………………...........2
II. ISI.............................................................................................................................2
III.PENUTUP
a. Kesimpulan.................................................................................................................4
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................5



















I.                   PENDAHULUAN

a.      Latar Belakang
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan bahwa bahan bakar minyak  (BBM) berhubungan dengan hajat hidup rakyat. Karena itu, rakyat berhak tahu latar belakang dan pemikiran yang melandasi kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi, termasuk kenaikan harga BBM bersubsidi. Ada beberapa alasan krusial terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi. Dari minyak mentah untuk dapat dijadikan bensin premium dan untuk menyalurkannya sampai ke SPBU, diperlukan biaya yang dibutuhkan kira-kira Rp 3.019 per liter.
Pada Maret 2012 harga minyak di dunia terus meningkat naik. Awal Maret harga minyak mentah Indonesia sudah mencapai USD 112 per barel atau Rp 1.008.000 (berdasarkan kurs 1 USD = Rp 9.000), atau Rp 6.340 per liter. Sekali lagi, itu adalah harga minyak mentah yang belum diolah menjadi bensin premium. Jelaslah bahwa ketika menyusun APBN 2012 diperkirakan harga pokok dan biaya distribusi bensin premium adalah Rp 8.000 per liter. Agar tidak memberatkan rakyat Indonesia, bensin premium dijual bukan dengan harga Rp 8.000, namun lebih murah, yaitu Rp 4.500 per liter,artinya untuk setiap liter ada selisih harga sebesar Rp 3.500 yang ditanggung Negara.
b.      Rumusan Masalah
Keputusan Hasil Rapat Paripurna pasca demo BBM yang kian marak telah membuat sebagian besar fraksi partai mendukung penolakan kenaikan harga BBM sehingga berpengaruh terhadap keputusan yang diambil sebagai Hasil Keputusan Rapat Paripurna BBM . Diketahui hanya ada 3 Fraksi yang masing-masing dari PDIP, Gerindra, dan Hanura yang turut mendukung Demo tolak BBM naik sampai-sampai ikut turun ke jalan bersama massa lain yang menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Hanya 3 Partai tersebut yang konsisten sejak Demo naik BBM karena memang mereka merupakan Fraksi Koalisi yakni yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah.

c.       Tujuan Penulisan
Dari penulisan makalah ini kami memaparkan bagaimana tanggapan para wakil-wakil rakyat dan fraksi partai mengenai kenaikan bbm. Ada partai yang bersikap keras menolak kenaikan bbm dan ada juga partai-partai yang setuju dengan kenaikan bbm


II.   ISI
Pada rapat paripurna DPR tanggal 30 Maret lalu, para anggota DPR dan fraksi-fraksi partai  merapatkan  keputusan yang harus diambil apakah Pasal 7 ayat 6 UU Nomor 22 Tahun 2011 dicabut atau tidak. Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, pada rapat Badan Anggaran kemarin tidak semua fraksi sepakat soal pasal yang melarang kenaikan harga BBM itu. Yang setuju dicabut lima fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PPP dan Fraksi PKB. Tiga fraksi yang tidak setuju dicabut Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura, menurut salah satu politikus Partai Golkar itu dalam rapat paripurna tentang pengambilan keputusan RAPBN Perubahan 2012 di DPR/MPR RI.
Ada beberapa usulan dari beberapa partai antara lain. Fraksi PKS mengusulkan adanya ayat baru, yakni pada Pasal 7 ayat 6 (a) yang memberikan diskresi kepada pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM jika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) lebih lima persen. Fraksi PAN mengusulkan pada Pasal 7 ayat 6 (a) dicantumkan pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM bila ICP melebihi 15 persen. Fraksi PPP menilai, psikologi masyarakat belum dapat menyesuaikan rencana kenaikan BBM. Fraksi PPP meminta agar pemerintah menunda kenaikan BBM. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan bahwa penyesuaian harga BBM dilakukan bila ICP melebihi 17,5 persen. Sedangkan Fraksi Partai Gerindra menyatakan, harga BBM tak perlu naik. Fraksi Gerindra menolak pencabutan Pasal 7 ayat 6. Gerindra juga menyatakan tak perlu ditambah dengan Pasal 7 ayat 6 (a) karena melanggar Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Sikap serupa disamapikan Fraksi Hanura. Fraksi Hanura menolak penambahan Pasal 7 ayat 6 (a) dan tetap mempertahankan Pasal 7 ayat 6.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengklaim senantiasa bersama rakyat dan membela kepentingan rakyat. "Hidup penderitaan rakyat," kata Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim yang menjadi juru bicara fraksi. Fraksi PDI Perjuangan bersikap tegas: tak perlu ada pencabutan Pasal 7 ayat 6. PDI Perjuangan meminta rapat paripurna DPR cukup di putaran pertama dan langsung bisa memutuskan menolak kenaikan harga BBM. Fraksi Partai Golkar mengklaim telah mengkaji ulang dan mempelajari pemberian persetujuan penambahan subsidi. Bagi Golkar, kenaikan harga BBM adalah domain pemerintah. Namun, Golkar menilai saat ini tak perlu ada kenaikan harga BBM. Golkar mengusulkan kenaikan BBM bisa dilakukan jika ICP melebihi 15 persen dan dihitung dalam enam bulan terakhir.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan, tidak benar menaikan harga BBM tidak berpihak kepada rakyat. Demokrat mengorbankan citra dan pencitraan. Demokrat mendukung kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dan beasiswa pendidikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.Praktis, Partai Demokrat nyaris tinggal sendirian. Sebagai partai pendukung koalisi pemerintah, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera terang-terangan menolak kenaikan harga BBM. Sementara PPP, PAN dan PKB, sikapnya abu-abu: memahami kesulitan pemerintah, tapi meminta harga BBM tidak naik
























III. PENUTUP
a.       Kesimpulan
Sidang paripurna menyetujui adanya penambahan Ayat 6a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan. Keputusan tersebut bertentang dengan Pasal 7 Ayat 6 yang isinya yaitu bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
Keberadaan Pasal 7 Ayat 6a ini  dianggap memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi berdasarkan harga pasar. Padahal,
hal ini sudah ditolak oleh MK ketika uji materi pasal 28 ayat UU 22/2001 tentang migas yang mengatakan harga BBM berdasarkan harga pasar yang wajar























Sumber:




Tugas Softskill Tulisan kedua Kemiskinan






KATA PENGANTAR

Alhamdulilah penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan makalah perekonomian Indonesia. Makalah yang kami buat ini bertujuan untuk  memberi informasi kepada para pembaca tentang masalah prekonomi Indonesia  yang membahas tentang masalah kemiskinan.Makalah yang kami buat masih jauh dari bagus.Dan kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini terdapat banyak kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan agar kedepannya kami mampu lebih baik lagi.


Bekasi,  27 Maret 2012


           Penyusun











           
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii




A. LATAR BELAKANG……………..………………………………………................ 1
B. MASALAH………………………………………………………………………………… 3
C. LANDASAN TEORI……………………………………………………………………  3
D. PEMBAHASAN MASALAH ..............................................................   4
E. PENUTUP
Kesimpulan……………………………………………………………………................   9
Saran.......................................................................................................    10
DAFTAR PUSTAKA................................................................................   11















A.    Latar Belakang
Perekonomian di Indonesia menjadi semakin memburuk , sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 , krisis ekonomi itu pun juga membuat kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia ikut memburuk.
Setelah terjadinya krisis tersebut, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga tidak pernah mencapai angka 7 sampai 8 persen. Padahal, pada dasarnya masalah pengangguran sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
Jika keadaan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut baik , maka tentu saja kondisi ketenaga kerjaan juga menjadi ikut membaik, termasuk adanya penyerapan tenaga kerja . Setiap pertumbuhan ekonomi mencapai angka satu persen, maka nantinya tenaga kerja yang akan terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat mencapai 3 sampai 4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja di Indonesia , sementara para pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun.
Keadaan pertumbuhan ekonomi yang seperti inilah , yang membuat pada setiap tahunnya pasti selalu ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran.di.Indonesia menjadi semakin bertambah . Hal itu disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia . Masalah pengangguran ini, merupakan suatu masalah yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian di suatu negara yang bersangkutan . Pengangguran juga dapat menyebabkan kemiskinan.
Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia,
sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini
sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa merasakan pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan.
Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kemiskinan mungkin dapat dikatakan sebagai simbol di Indonesia yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi

 dengan baik . Padahal , pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah . Maka seharusnya, kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Indonesia . Semakin hari , virus kemiskinan ini semakin menyebar sampai masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan , dan para pengangguran. Akan tetapi kita juga harus memahami arti dan maksud dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan itu merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup beberapa gambaran antara lain yaitu yang pertama gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang.Yang kedua yaitu gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.Dan yang terakhir yaitu gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Akan tetapi persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada.










B.     Masalah

Kemiskinan mungkin dapat dikatakan sebagai simbol di Indonesia yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi dengan baik . Padahal , pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah . Maka seharusnya, kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Indonesia . Semakin hari , virus kemiskinan ini semakin menyebar sampai masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan , dan para pengangguran .Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

C.      LANDASAN TEORI
Definisi pengangguran secara teknis merupakan semua orang yang dalam referensi tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja , tetapi mereka tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Selain itu , juga terdapat definisi lainnya dari pengangguran, diantaranya:
• Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
• Menurut Payman J. Simanjuntak, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja padahal ia berusia angkatan kerja, yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.
• Mnurut istilah umum dari pusat dan latihan tenaga kerja, pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja.
• Menurut Menakertrans, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 


D.    Pembahasan Masalah

Padahal, sejak lama telah dilakukan berbagai cara untuk memberantas kemiskinan . Pada masa Orde baru, misalnya, pemerintah telah menggalang berbagai sarana dan cara untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik dilakukan di berbagai bidang, Pembangunan ekonomi menjadi fokus perhatian bagi pemerintah, digalakkannya investasi asing, disediakannya berbagai jenis skema kredit investasi kecil dan kredit modal, bahkan utang luar negeri pun ditempuh pemerintah sebagai alternatif untuk memajukan pembangunan.
Akan tetapi, karena ideologi pemerintah tidak jelas, maka hasil pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru tersebut tidak bisa sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pada lapisan bawah. Bahkan yang terjadi, seluruh angka keberhasilan yang akan dicapai dari adanya pembangunan tersebut, habis begitu saja akibat krisis ekonomi dan adanya gejolak politik pada tahun 1998.
Meskipun pemerintahan terus berganti, kemiskinan tetap menjadi virus yang membuat masyarakat menjadi menderita. Pada level global, Indonesia juga telah masuk dalam kategori negara yang paling gagal dalam pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs), yang merupakan sebuah komitmen global yang ikut ditandatangani pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sangat parah. Padahal, aliran dana yang datang dari World Bank, IMF, ADB, CGI, dan donor bilateral (baik dalam bentuk hibah maupun utang) yang mengatasnamakan penanggulangan kemiskinan mencapi angka puluhan milyar dolar. Dalam hal seperti ini, komitmen untuk memberantas kemiskinan perlu dipertanyakan.
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah sosial lainnya.
Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah ketenagakerjaan yang paling mengkhawatirkan. Pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi tetapi juga memberikan dampak luas di bidang sosial, keamanan dan politik yang pada nantinya akan menimbulkan gangguan, stabilitas nasional.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.
Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.
Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, energi listrik, sepatu, jasa dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan. Bisa kita bayangkan berapa ton beras dan kebutuhan lainnya harus disubsidi setiap harinya.
Pemulihan ekonomi yang besar peranannya dalam penciptaan lapangan kerja akan sangat berkaitan dengan kebijakan di banyak aspek, seperti fiskal, investasi, pembiayaan dan perbankan, hukum dan keamanan. Tingginya angka pengangguran di Indonesia mengakibatkan Indonesia menjadi tidak menarik di mata para investor sebagai tempat investasi. Para investor berpendapat bahwa tidak menariknya Indonesia sebagai tempat investasi karena diakibatkan banyak hal, mulai dari infrastruktur yang tidak memadai hingga birokrasi perizinan yang masih berbelit-belit.
Jika negara Indonesia tidak dapat menyatakan perlawanan dalam memberantas kemiskinan, gagal dalam memberantas korupsi, tetap malas melakukan agenda reformasi, dan masalah pengangguran juga tidak dapat terselesaikan, maka kemiskinan bangsa indonesia mungkin akan menjadi simbol yang abadi dalam negeri ini.
Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia
Seperti telah disinggung di atas bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan multidimensional yang tak terpisahkan dari pembangunan mekanisme ekonomi, sosial dan politik yang berlaku. Oleh karena itu setiap upaya pengentasan kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai keakar masalah. Jadi, memang tak ada jalan pintas untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini. Penanggulanganya tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.




Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Disamping turut menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium (atau Millennium Development Goals) untuk tahun 2015, dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009, termasuk target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.
Dalam pelaksanaan program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya bergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya “si miskin” tersebut dan dimana ia berada. Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat profil dari si miskin.
Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP AS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.
Tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi-dimensi dan keragaman antar daerah (lihat Tabel 1). Dengan kata lain, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari dua komponen:
• Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. Pertama, langkah membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek perbedaan antar daerah. Kedua, dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan.

Membuat pertumbuhan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan langkah untuk membawa mereka pada jalan yang efektif untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini berarti memanfaatkan transformasi struktural yang sedang berlangsung di Indonesia yang ditandai oleh dua fenomena.
Pertama, sedang terjadi pergeseran dari kegiatan yang berbasis pedesaan ke kegiatan yang berbasis perkotaan. Kedua, telah terjadi pergeseran yang menonjol dari kegiatan bertani (farm) ke kegiatan non-tani (non-farm). Transformasi ini menunjukan adanya dua jalan penting yang telah diambil oleh rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan di Indonesia.
1. Peningkatan produktivitas pertanian.
2. Peningkatan produktivitas non-pertanian, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan yang “dikotakan” dengan cepat.
• Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swasta-adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Pertama, hal itu merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan di Indonesia. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya Angka Kematian Ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar persoalan yang bekaitan dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan bahkan proses kepemerintahan. Kedua, ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di berbagai daerah. Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan dalam konteks keragaman antar daerah.
Membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan perbaikan sistem pertanggungjawaban kelembagaan dan memberikan insentif bagi perbaikan indikator pembangunan manusia. Saat ini, penyediaan layanan yang kurang baik merupakan inti persoalan rendahnya indikator pembangunan manusia, atau kemiskinan dalam dimensi non-pendapatan, seperti buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Bidang lain yang memerlukan perhatian adalah perbaikan akses bagi masyarakat miskin terhadap pelayanan untuk menekan kesenjangan antar daerah dalam hal indikator pembangunan manusia.


Di bidang pendidikan, salah satu masalah kunci adalah tingginya angka putus sekolah di masyarakat miskin pada saat mereka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. Dalam menyikapi aspek multidimensional kemiskinan, upaya-upaya hendaknya diarahkan pada perbaikan penyediaan layanan, khususnya perbaikan kualitas layanan itu sendiri. Upaya-upaya tersebut dapat di wujudkan dalam bentuk  antara lain; dengan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah menengah pertama, kesehatan dasar yang lebih baik untuk masyarakat miskin maupun untuk penyedia layanan, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat miskin dalam mengakses air bersih dan sanitasi,  perjelas tanggungjawab fungsional dalam penyediaan layanan, perbaiki penempatan dan manajemen PNS, berikan insentif lebih besar untuk para penyedia layanan.
Di samping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan). Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang dari sisi fiscal yang ada di Indonesia saat kini.
Pengurangan subsidi BBM merupakan langkah besar ke arah pengeluaran publik pemerintah yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Sampai saat ini, pengeluaran pemerintah tidak selalu bisa secara efektif mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Ketika pemerintah memperoleh kelonggaran fiskal menyusul realokasi subsidi BBM yang regresif, penting untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut benar-benar berdampak positif bagi masyarakat miskin. Sekarang pemerintah mempunyai kesempatan untuk menangani masalah kerentanan tinggi masyarakat miskin di Indonesia dengan cara mengarahkan belanja pemerintah ke dalam sistem jaminan sosial yang mampu mengurangi kerentanan tersebut.






Salah satu komponen penting dari realokasi pengeluaran pemerintah adalah memusatkan perhatian pada upaya peningkatan penghasilan masyarakat miskin. Pengeluaran pemerintah yang bisa berdampak langsung pada peningkatan penghasilan juga akan berdampak positif pada penanganan kemiskinan. Salah satu prioritas yang bisa dikedepankan-dan telah dimulai oleh pemerintah-ialah memperluas cakupan pembangunan berbasis masyarakat (community driven development atau CDD).
























E.PENUTUP
 Kesimpulan
Pengangguran di Indonesia saat ini , kondisinya sangat memprihatinkan. Pengangguran terdapat dimana-mana, pedesaan maupun perkotaan. Sekitar 10 juta penganggur terbuka (open unemployed) dan 31 juta setengah penggangur (underemployed) bukanlah persoalan kecil yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa sekarang dan untuk ke depannya. Penyebab pengangguran di Indonesia ialah terdapat pada masalah sumber daya manusia itu sendiri dan tentunya keterbatasan lapangan pekerjaan. Indonesia menempati urutan ke 133 dalam hal tingkat pengangguran di dunia. Semakin rendah peringkatnya maka semakin banyak jumlah pengangguran yang terdapat di Negara tersebut. Untuk mengatasi masalah pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja, pemerintah telah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi-invesatasi baru, terutama bersifat padat karya (labor intensive), pemberian penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan. Selain mengharapkan bantuan dari pemerintah sebaiknya kita secara pribadi juga harus berusaha memperbaiki kualitas sumber daya alam yang ada, agar tidak menjadi seorang pengangguran dan menjadi beban pemerintah.

Saran
Mungkin saran yang per tama dengan megembangan cara berpikir dan wawasan para pengangguran . Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi dalam diri masin-masing.Namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.lalu yang kedua dengan  segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Kemudian juga coba  mengembangkan suatu lembaga tenaga kerja secara profesional yang dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Tapi juga tidak lupa pemerintahan harus lebih memperhatikan lagi di bidang pendidikan. Karena pendidikan itu sangat berpengaruh besar bagi timbulnya permasalahan kemiskinan terutama di bidang pengangguran. Dan tidak lupa pemerintah di bagian Ketenagakerjaan  harus lebih bisa berfikir lebih keras lagi sehingga berfungsi secara optimal untuk mengurangi pengangguran.





Daftar Pustaka
Basri, Faisal. 1995. Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI. Erlangga : Jakarta.
www.bps.go.id
www.wikipedia.com
http://els.bappenas.go.id/upload/other/MDGs%20dan%20Masalah%20Kemiskinan%20di%20Indonesia.htm