TUGAS PERTAMA
  1.      Jelaskan mengenai Distribusi Pendapatan Nasional dan Kemiskinan di Indonesia !
Masalah  besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparatis  (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak  meratanya distribusi memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang  merupakan awal  dari munculnya  kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan  membuat keadaan masalah tersebut semakin buruk, dan tidak jarang  menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.  Masalah kesenjangan dan kemiskinan tidak saja dihadapi negara yang  sedang berkembang, namun negara yang maju sekalipun tidak terlepas dari  permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar  kecilnya tingkat kesenjangandan angka kemiskinan yang terjadi,serta  kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah  penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan ,semakin tinggi  pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukan tingkat  kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan dan relative kecil dibanding  negara yang sedang berkembang,dan untuk mengatasinya terlalu sulit  mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian masalah  ini bukan hanya menjadi internal suatu negara,namun telah menjadi  permasalahan bagi dunia intenasional.
Bagi  upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional ,baik  berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis  untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang  terjadi di negara-negara miskin dan berkembang. Beberapa lembaga  internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan  lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam  pemanfaatan bantuan dan atau pinjaman tersebut justru dapat berdampak  buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara yang  bersangkutan.Perbedaan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan  sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal  (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat)  yang  memilki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan  yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan  dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis,yaitu melalui proses  “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian  menyebar sehingga menimbulkan keseibangan baru. Penetapan pajak  pendapatan /penghasilan akan memngurangi pendapatan penduduk yang  pendapatannya tinggi.Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang  pendapatannya rendah asalkan tidak salah dalam pengalokasiannya.
2.      Terangkan bagaimana menganalisis tentang Distribusi Pendapatan !
Di  dalam suatu perekonomian pendapatan tercipta melalui suatu kegiatan  produksi. Kegiatan produksi berlangsung dengan bantuan faktor-faktornya,  seperti tanah, tenaga kerja, modal dan enterpreneur. Di satu  pihak ada perusahaan yang melakukan produksi dan di pihak lain ada  kelompok masyarakat selaku penyedia faktor-faktor produksi. Di dalam  perputaran kegiatan perekonomian, antara perusahaan dan rumah tangga  (masyarakat) terjadi arus timbal balik. Pihak rumah tangga menerima  pembayaran atas harga dari faktor produksi yang disediakan berupa  gaji/upah, sewa bunga dan keuntungan. Pihak perusahaan menerima  pembayaran sebagai harga barang dan jasa yang diproduksikan. Dari proses  ini menimbulkan semacam pola pembagian pendapatan, yang pada dasarnya  dapat merupakan suatu ukuran tentang keadaan distribusi pendapatan, yang  dalam konteks teori ekonomi merupakan salah satu indikator dalam  pembangunan ekonomi seperti telah dijelaskan sebelumnya. 
Pada dasarnya ada dua pendekatan analitis di dalam menilai distribusi pendapatan, yaitu: 
a)  Distribusi pendapatanfungsional yang berasal dari teori produktivitas  marginal, atau lebih dikenal sebagai distribusi balas jasa input dalam  teori ekonomi mikro, 
b)  Distribusi pendapatan antar kelompok, atau distribusi besarnya  pendapatan relatif terhadap total. Pendekatan ini merupakan konsep  empiris untuk menentukan atau menilai bagaimana pendapatan total  populasi telah terbagi diantara unit-unit penerima pendapatan. 
Konsep  distribusi pendapatan fungsional adalah sumbangan dari para ahli  ekonomi klasik yang tertarik pada distribusi pendapatan di antara  penduduk, dandengan anggapan yang disederhanakan yakni pemilikan dari  faktor-faktor produksi utama. Konsep dari pendekatan ini, melacak  pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan produksi yang  diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Perangkat analisisnya adalah  fungsi produksi serta alokasi faktor-faktor produksi yang diikutsertakan  dalam fungsi. Pendekatan ini jarang dipakai karena teori mendasarinya  menilai hubungan antara balas jasa input yang dipergunakan dengan output  yang dihasilkan di dalam suatu proses produksi spesifik. Pendekatan  yang lazim digunakan adalah pendekatan kedua, atau distribusi pendapatan  antar kelompok. Pada pendekatan ini ada dua cara yang lazim digunakan  untuk langsung menilai status distribusi pendapatan yaitu : a)  penaksiran distribusi persentase pendapatan yang diterima masing-masing  golongan, b) penaksiran dengan indikator khusus. Penaksiran pertama  dilakukan dengan membagi kelompok-kelompok pendapatan ke dalam decile atau quantile yang  akan menggambarkan pola pembagian pendapatan di dalam suatu kelompok  masyarakat. Hasil dari pengelompokkan ini merupakan suatu dasar untuk  menggambarkan sebuah kurva Lorenz. Kurva ini memperlihatkan hubungan  kuantitatif yang sebenarnya (actual) antara persentase penerima  penghasilan dan persentase jumlah penghasilan yang mereka terima  sebenarnya dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Todaro,  2008). 
Penaksiran  yang kedua adalah menilai atau mengukur suatu distribusi pendapatan  berdasarkan indikator yang seringkali didekati dengan cara statistik dan  cara empiris. Cara statistik terdiri dari range, perbedaan relatif,  varian, Koefisien Pearson dan lainnya. Cara empiris meliputi Koefisien  Pareto, Koefisien Gini, Index Gibrat, Index Kuznets, Index Theil, Index  Oshima dan lainnya. Pendekatan lain yang seringkali digunakan untuk  melengkapi kedua pendekatan terdahulu, yakni pendekatan absolut dengan  menggunakan ukuran batas kemiskinan dan kebutuhan dasar manusia. Ukuran  yang sering digunakan: kebutuhan kalori dan protein, ukuran Sejogyo dan  ukuran dari Bank Dunia. 
Berbagai  macam alat pengukuran banyak dijumpai dalam mengukur tingkat distribusi  pendapatan penduduk. Diantara alat tersebut yang sangat umum  dipergunakan adalah Gini Indeks. 
TUGAS KEDUA
1.      Apa yang dimaksud pertumbuhan dan pemerataan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia selama ini !
Tujuan  dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil  pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan  kemakmuran bersama merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.  Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan  hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya  manusia yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama. Dari segi  pendidikan, Indonesia masih mengalami masalah ketidakmerataan  pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya  produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan.  Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat  pendapatan yang semakin besar. Pemerataan hasil pembangunan perlu  diupayakan supaya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat  Indonesia. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan  merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan meningkatkan  pemerataan hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang  berkualitas. Dan banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah  sebagai upaya untuk meningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangynan  Indonesia, sebagai contoh dengan mengefisiensikan penerimaan pajak,  meningkatkan perdagangan dengan luar negeri, meningkatkan investasi  langsung dan lain sebagainya. 
2.      Apa maksud dengan kemiskinan yang dikemukakan oleh beberpa ahli ?
Kemiskinan
Sebuah  kata kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu. Pada masa lalu  umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi  miskin dalam bentuk minimnya materi. Dari ukuran kehidupan modern pada  masakini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan  kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada     jaman  modern.
 
 
Kemiskinan  dalam perspektif ekonomi, didefiniskan sebagai kekurangan sumber daya  yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan  kesejahteraan. Sumber daya dalam konteks ini tidak hanya aspek  finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan  kesejahteraan dalam arti luas.
 Kemiskinan  sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh  negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju,  seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan  di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang  muncul di Eropah. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari  tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang  mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah.  Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit  sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.
Kaum miskin biasanya disebut dengan kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya
Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang sebuah kemiskinan :
Kaum miskin biasanya disebut dengan kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya
Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang sebuah kemiskinan :
Menurut, Oscar Lewis (1983)
            orang-orang  miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang  mencakup karakteristik psikologis sosial, dan ekonomi.
Menurut, Philips dan Legates (1981)
 mengemukakan beberapa pandangan tentang kemiskinan, yaitu pertama,  kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap  tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari si miskin  yang cendrung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya,  si miskin tidak melakukan rencana ke depan, menabung dan mengejar  tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Menurut, Flanagan (1994)
ada dua pandangan yang berbeda tentang kemiskinan, yaitu culturalist dan structuralist.Kulturalis  cendrung menyalahkan kaum miskin, meskipun kesempatan ada mereka gagal  memanfaatkannya, karena terjebak dalam budaya kemiskinan. Strukturalis  beranggapan bahwa sumber kemiskinan tidak terdapat pada diri orang  miskin, tetapi adalah sebagai akibat dari perubahan priodik dalam bidang  sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, rendahnya tingkat  upah, diskriminasi dan sebagainya.
Menurut, BAPPENAS (1993)
mendefisnisikan  keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena  kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat  dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.
Menurut, Faturchman dan Marcelinus Molo (1994)
mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Menurut, Ellis (1994)
kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik.
Menurut, Suparlan (1993)
kemiskinan  didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu  adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan  orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam  masyarakat yang bersangkutan.
Menurut,  Reitsma dan Kleinpenning (1994)
mendefisnisikan  kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi  kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material.
Menurut, Friedman (1979)
mengemukakan  kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis  kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan,  kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai),  organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai  kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang  atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang  berguna.
Masing-masing  pandangan tersebut bukan hanya berbeda dalam konsep kemiskinan saja,  tetapi juga dalam implikasi kebijakan untuk menanggulanginya.
Jika  dilihat dari argumentasi diatas mayoritas kemiskinan yang hadir saat  ini merupakan dominasi kemiskinan struktural, tidak ada proses  transformasi kelas dimana buruh tani tetaplah menjadi buruh tani, begitu  pula nelayan, pemulung, dan lain-lain. Jikapun ada program  penanggulangan kemiskinan sifatnya residual, proyek, insidental, tidak  berkelanjutan dan tidak mengena pada substansi atau menyentuh akar dari  kemiskinan.
Penanggulangan Kemiskinan
Teori ekonomi mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai suntikan maka diharapkan produktifitas akan meningkat. Namun, dalam praktek persoalannya tidak semudah itu. Lantas sapa yang dapat dilakukan?
Program-program kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara bagian, memperbaiki kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut. Selain program pemerintah, juga kalangan masyarakat ikut terlibat membantu kaum miskin melalui organisasi kemasyarakatan, gereja, dan lain sebagainya.
Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Sekarang pemerintah menangani program tersebut secara menyeluruh, terutama sejak krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, melalui program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam JPS ini masyarakat sasaran ikut terlibat dalam berbagai kegiatan.
Sedangkan, P2KP sendiri sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri.
Penanggulangan Kemiskinan
Teori ekonomi mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai suntikan maka diharapkan produktifitas akan meningkat. Namun, dalam praktek persoalannya tidak semudah itu. Lantas sapa yang dapat dilakukan?
Program-program kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara bagian, memperbaiki kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut. Selain program pemerintah, juga kalangan masyarakat ikut terlibat membantu kaum miskin melalui organisasi kemasyarakatan, gereja, dan lain sebagainya.
Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Sekarang pemerintah menangani program tersebut secara menyeluruh, terutama sejak krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, melalui program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam JPS ini masyarakat sasaran ikut terlibat dalam berbagai kegiatan.
Sedangkan, P2KP sendiri sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar